rosy spentigda

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2 kanan) didampingi Wakil Presiden Boediono (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10). Sidang tersebut membahas soal rencana strategis percepatan pembangunan kekuatan TNI dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/10)
04 Oktober 2010, Jakarta — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang secara khusus membahas rencana strategis pegembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Agenda utama adalah membahas rencana strategis pembangunan kekuatan TNI dan modernisasi alutsista baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” kata Presidendalam pembukaan sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden mengatakan, peningkatan kualitas dan modernisasi alutsista adalah hal yang mutlak untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, Kepala Negara berharap rencana strategis tentang hal itu bisa dipercepat.
Presiden mengatakan, sistem persenjataan tentara harus ditingkatkan, sehingga bisa dikatakan ideal untuk melindungi tanah air yang sangat luas.
“Kita relatif tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga kita,” kata Presiden.
Namun demikian, Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin terjebak dalam perlombaan kekuatan dan kepemilikan senjata. Peningkatan kekuatan persenjataan, kata Presiden, hanya untuk kepentingan membela kedaulatan.
“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi kita juga cinta kedaulatan,” kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengatakan, biaya modernisasi alutsista memang sangat besar. Oleh karena itu, Presiden berharap kementerian dan lembaga terkait menentukan skala prioritas dalam pengadaan persenjataan.
Selain itu, Presidenmeminta persenjataan dibeli dari produsen dalam negeri. Namun, untuk jenis senjata yang belum diproduksi di dalam negeri, pemerintah bisa mengimpor.
Untuk mengoptimalkan anggaran, Presiden berharap tidak ada praktik penyimpangan atau korupsi dalam setiap pengadaan persenjataan.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Sidang Kabinet dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan agenda utama paparan dari pejabat di lembaga pertahanan negara, termasuk para kepala staf TNI

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) bersama (dari kanan) KASAD Jenderal TNI George Toisutta, KASAL Laksamana Madya TNI Soeparno dan KASAU Marsekal TNI Imam Sufaat sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10). Sidang tersebut membahas soal rencana strategis percepatan pembangunan kekuatan TNI dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/10)
04 Oktober 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa ada perbedaan sebesar Rp50 triliun antara kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI dengan kemampuan negara.
“Kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI diperkirakan sekitar Rp150 triliun untuk lima tahun ke depan, sementara kemampuan negara hanya Rp 100 triliun,” kata Menhan di Kantor Presiden di Jakarta, Senin.
Menhan mengatakan hal itu usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang secara khusus membahas rencana strategis pengembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan modernisasi alat utama sistem persenjataan.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan TNI bersama-sama membahas gap sebesar Rp50 triliun itu agar ekuatan pokok minimal persenjataan TNI tetap dapat terpenuhi.
“Apakah itu bisa didapatkan dan dari mana saja,” ujarnya.
Presiden, lanjut dia, meminta agar rencana induk yang sudah dibuat dilihat kembali dengan merujuk kepada instruksi yang pertama dan kemudian dilakukan penyesuaian.
“Kalau harus dilakukan penyesuaian maka seperti apa rencana induknya,” jelasnya.
Kepala Negara, menurut Purnomo, menginstruksikan afar proses tersebut dilakukan bawah ke atas atau dimulai dengan spesifikasi teknis dari pengguna, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.
“Karena mereka yang tahu persis spesifikasi teknisnya. Nantinya, data dari ketiga angkatan akan diberikan kepada Panglima TNI, yang kemudian akan diteruskan kepada Kementerian Pertahanan,” katanya.
Dalam Sidang Kabinet tersebut, kata Menhan, Presiden juga mengingatkan agar semua pihak memperhatikan sumber pendanaan.
“Jangan sampai sumber pendanaan itu nantinya menjadi beban APBN, karena sumber pendanaan bisa juga dari pinjaman, kredit ekspor. Tapi yang sedang kita lakukan adalah pendanaan dari dalam negeri,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Purnomo mengatakan bahwa pembangunan kekuatan TNI untuk mencapai kekuatan pokok minimal akan memakan waktu 15 tahun yang dibagi ke dalam tiga Renstra (rencana strategis).
“Kita bergembira bila itu dipercepat. Untuk mempercepat ini tentunya diperlukan suatu perencanaan yang baik,” ujar Purnomo.
Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengatakan, sistem persenjataan tentara harus ditingkatkan agar mencapai taraf ideal untuk melindungi tanah air yang sangat luas.
“Kita relatif tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga kita,” kata Presiden.
Menurut Presiden, peningkatan kualitas dan modernisasi peralatan utama sistem senjata adalah hal yang mutlak untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, Kepala Negara berharap rencana strategis tentang hal itu bisa dipercepat.

Surplus F-16A/B USAF ditawarkan ke Indonesia. (Foto: USAF)
24 Nopember 2010, Jakarta — Komisi I DPR akan menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Panglima TNI mengenai modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).
“Pada 8 Desember ini, Komisi I berencana mengundang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk memerinci apa saja yang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista,” kata Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin dalam rapat Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/11).
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu hanya mampu mengucurkan dana sebesar dua triliun rupiah dari 11 triliun rupiah yang diminta Kemhan. Namun demikian, Kemenkeu berjanji mengucurkan kekurangan dana sebesar sembilan triliun rupiah dari pos APBN Perubahan 2011.
Pemanggilan KKIP oleh Komisi I DPR dipastikan akan membicarakan alutsista apa saja yang akan diprioritaskan pengadaannya dengan anggaran dua triliun rupiah. “Kemhan memiliki banyak pilihan pembelian, yakni F-16 yang ditawarkan Amerika Serikat maupun kebutuhan mendesak kapal selam untuk menjaga perbatasan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pada Januari 2011, Kemhan menargetkan selesai membahas alokasi anggaran modernisasi alutsista. Pembahasan alokasi anggaran alutsista dinilai penting agar di akhir tahun 2011 tak terdapat silpa atau sisa lebih anggaran karena tak dibelanjakan.
“Ada kabar baik bahwa pembicaraan APBN-P tidak dilakukan pada pertengahan tahun, tapi sudah dibahas sejak Januari,”

Pemerintah menarik pinjaman dalam negeri sebesar Rp 600 miliar dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) guna mendukung pendanaan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Penandatanganan kredit dilakukan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto dengan Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo di kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (4/10/2010). (Foto: detikFoto/
04 Oktober 2010, Jakarta — Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dibiayai dari utang luar negeri perlu dievaluasi dan disempurnakan.
“Proses pengadaan alutsista terutama yang dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri ditengarai perlu diperbaiki atau disempurnakan,” kata Menkeu di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, perbaikan perlu dilakukan terutama dari sisi perencanaan, kecepatan eksekusi, serta tata kelola agar mekanisme pengelolaan barang hingga pembiayaannya dapat dilakukan lebih cepat, efisien, transparan dan akuntabel.
Selama ini, hampir seluruh alutsista TNI dan alut Polri dibiayai dari pinjaman komersial luar negeri baik yang dijamin oleh Export Credit Agency (ECA) maupun pinjaman komersial biasa.
Menurut Menkeu, perbaikan atau penyempurnaan itu antara lain meliputi penegasan ketentuan tentang paket pembiayaan pinjaman luar negeri komersial dengan skim buyer`s credit yaitu pengadaan barang dari produsen tidak satu paket dengan pendanaannya.
“Dengan demikian Kemenkeu dapat menentukan calon kreditur melalui suatu proses seleksi yang kompetitif,” katanya.
Perbaikan lain meliputi perubahan urutan kegiatan pengadaan, di mana proses pembiayaan oleh Kemenkeu tidak lagi dilakukan setelah proses pengadaan barang diselesaikan oleh Kemenhan, tetapi kedua proses akan dilakukan secara paralel.
“Selain itu perlu penegasan tentang otoritas yang dimiliki Menkeu sebagai Bendahara Umum Negara dalam menentukan instrumen pembiayaan selain dari pinjaman luar negeri sehingga Menkeu berwenang untuk menetapkan alternatif instrumen pembiayaan lainnya yang tersedia misalnya dari penerbitan surat utang negara dan pinjaman dalam negeri,” kata Menkeu.