rosy spentigda

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) bersama (dari kanan) KASAD Jenderal TNI George Toisutta, KASAL Laksamana Madya TNI Soeparno dan KASAU Marsekal TNI Imam Sufaat sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10). Sidang tersebut membahas soal rencana strategis percepatan pembangunan kekuatan TNI dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/10)
04 Oktober 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa ada perbedaan sebesar Rp50 triliun antara kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI dengan kemampuan negara.
“Kebutuhan anggaran untuk mencapai kekuatan pokok minimal persenjataan TNI diperkirakan sekitar Rp150 triliun untuk lima tahun ke depan, sementara kemampuan negara hanya Rp 100 triliun,” kata Menhan di Kantor Presiden di Jakarta, Senin.
Menhan mengatakan hal itu usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang secara khusus membahas rencana strategis pengembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan modernisasi alat utama sistem persenjataan.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan TNI bersama-sama membahas gap sebesar Rp50 triliun itu agar ekuatan pokok minimal persenjataan TNI tetap dapat terpenuhi.
“Apakah itu bisa didapatkan dan dari mana saja,” ujarnya.
Presiden, lanjut dia, meminta agar rencana induk yang sudah dibuat dilihat kembali dengan merujuk kepada instruksi yang pertama dan kemudian dilakukan penyesuaian.
“Kalau harus dilakukan penyesuaian maka seperti apa rencana induknya,” jelasnya.
Kepala Negara, menurut Purnomo, menginstruksikan afar proses tersebut dilakukan bawah ke atas atau dimulai dengan spesifikasi teknis dari pengguna, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.
“Karena mereka yang tahu persis spesifikasi teknisnya. Nantinya, data dari ketiga angkatan akan diberikan kepada Panglima TNI, yang kemudian akan diteruskan kepada Kementerian Pertahanan,” katanya.
Dalam Sidang Kabinet tersebut, kata Menhan, Presiden juga mengingatkan agar semua pihak memperhatikan sumber pendanaan.
“Jangan sampai sumber pendanaan itu nantinya menjadi beban APBN, karena sumber pendanaan bisa juga dari pinjaman, kredit ekspor. Tapi yang sedang kita lakukan adalah pendanaan dari dalam negeri,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Purnomo mengatakan bahwa pembangunan kekuatan TNI untuk mencapai kekuatan pokok minimal akan memakan waktu 15 tahun yang dibagi ke dalam tiga Renstra (rencana strategis).
“Kita bergembira bila itu dipercepat. Untuk mempercepat ini tentunya diperlukan suatu perencanaan yang baik,” ujar Purnomo.
Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengatakan, sistem persenjataan tentara harus ditingkatkan agar mencapai taraf ideal untuk melindungi tanah air yang sangat luas.
“Kita relatif tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga kita,” kata Presiden.
Menurut Presiden, peningkatan kualitas dan modernisasi peralatan utama sistem senjata adalah hal yang mutlak untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, Kepala Negara berharap rencana strategis tentang hal itu bisa dipercepat.